Kebijakan work from home (WFH) kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah mewacanakan penerapan satu hari WFH dalam sepekan.
Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah efisiensi, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan tantangan baru jika tidak dirancang dengan matang. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi gangguan terhadap kinerja perusahaan yang memiliki target operasional ketat. Simak selengkapnya hanya di Kisah dan Perspektif Politik Indonesia.
DPR Ingatkan Risiko WFH
Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menegaskan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan untuk sektor swasta perlu dikaji secara hati-hati. Menurutnya, setiap perusahaan memiliki standar target kerja yang harus dicapai oleh karyawan secara konsisten.
Ia menilai bahwa tidak semua model kerja dapat disamakan antara aparatur sipil negara dan sektor swasta. Hal ini karena dunia usaha memiliki sistem produktivitas yang lebih kompetitif dan berbasis capaian kinerja.
Ujang juga mengingatkan bahwa penerapan kebijakan tanpa perencanaan matang dapat mengganggu stabilitas operasional perusahaan. Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk tidak mengabaikan aspek produktivitas dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Pemerintah Diminta Terapkan Kebijakan
Selain menyoroti potensi gangguan kinerja, DPR juga menekankan pentingnya perencanaan yang jelas dan terukur sebelum kebijakan WFH diberlakukan. Pemerintah diminta untuk menentukan sektor mana saja yang benar-benar memungkinkan bekerja dari rumah.
Menurut Ujang Bey, perlu ada kejelasan terkait jumlah pekerja yang terdampak serta durasi penerapan kebijakan tersebut. Tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko menimbulkan kebingungan di lapangan.
Ia juga mempertanyakan bagaimana mekanisme penghitungan manfaat dari kebijakan ini, khususnya terkait efisiensi energi yang menjadi salah satu alasan utama pemerintah. Dengan data yang jelas, dampak kebijakan bisa dievaluasi secara objektif.
Baca Juga: Mengejutkan! Pertemuan Prabowo–Megawati Disebut Tanda Harmoni, Benarkah Ada Agenda Besar                                                      Â
Kekhawatiran Dampak Pada Pelayanan
Tidak hanya sektor swasta, DPR juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap pelayanan publik. Ujang Bey menekankan bahwa aparatur sipil negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap menjalankan tugasnya secara optimal.
Menurutnya, jika kebijakan work from home atau WFH diterapkan tanpa adanya pemetaan yang tepat dan kajian yang mendalam, maka dampaknya bisa cukup serius terhadap kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan. Kondisi ini dikhawatirkan membuat sebagian layanan tidak berjalan secara optimal karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dari jarak jauh, terutama yang membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat.
Selain itu, ia menilai bahwa penerapan kebijakan tanpa strategi yang jelas juga dapat menciptakan ketimpangan dalam pelayanan antarinstansi. Beberapa layanan mungkin tetap berjalan dengan baik, namun sebagian lainnya berpotensi mengalami keterlambatan atau penurunan kualitas. Hal ini tentu akan berdampak pada efektivitas kerja pemerintah secara keseluruhan.
Pemerintah Tegaskan WFH
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan diberlakukan secara menyeluruh. Kebijakan ini hanya berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang memungkinkan bekerja dari jarak jauh.
Ia menjelaskan bahwa sektor seperti pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tidak akan termasuk dalam penerapan kebijakan tersebut. Hal ini karena sektor-sektor tersebut membutuhkan kehadiran fisik untuk menjalankan operasional secara optimal.
Prasetyo juga menegaskan bahwa kebijakan WFH masih dalam tahap perumusan dan merupakan bagian dari arahan Presiden dalam upaya meningkatkan efisiensi kerja. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi maupun pelayanan masyarakat.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari detik.com