Wamendagri Ribka pastikan pembangunan KIPP Papeg dimulai tahun ini, Proyek strategis ini siap dorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Tjiptaning, memastikan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Papeg (KIPP Papeg) akan dimulai tahun ini. Proyek strategis ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di wilayah sekitar.
Kisah dan Perspektif Politik Indonesia ini akan membahas rencana pembangunan, manfaat ekonomi, serta langkah pemerintah untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal.
Wamendagri Pastikan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Dimulai Tahun 2026
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, memastikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan akan dimulai pada tahun 2026. Proyek ini mencakup kantor gubernur, DPR, dan MRP.
Pembangunan tersebut saat ini telah memasuki tahap Detail Engineering Design (DAD) atau rancang bangun rinci. Ribka Haluk menekankan bahwa jika semua persyaratan terpenuhi, pengerjaan lapangan bisa segera dimulai tahun ini.
Kegiatan ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena Papua Pegunungan merupakan satu-satunya daerah otonomi baru (DOB) yang kantor pemerintahannya belum dibangun.
Tahap Persiapan Dan Rancangan Pembangunan
Menurut Wamendagri, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo-Ones Pahabol, telah menyiapkan semua dokumen dan kriteria yang dibutuhkan. Tahap ini memastikan proses pembangunan dapat berjalan sesuai standar.
Ribka Haluk menambahkan bahwa semua persyaratan teknis telah diverifikasi, sehingga DAD dapat segera disetujui oleh pihak berwenang. Persiapan matang ini diharapkan mempercepat pelaksanaan pembangunan.
Kesiapan administrasi ini termasuk pemenuhan persyaratan dari kementerian terkait, seperti Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, agar pembangunan tidak menemui kendala.
Baca Juga: Mendagri, Kolaborasi Pemulihan Bencana Di Sumut Tunjukkan Hasil Positif
Prioritas Pemerintah Pusat
Wamendagri menegaskan bahwa pembangunan KIPP Papua Pegunungan menjadi prioritas pemerintah pusat. Proyek ini melibatkan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU, dan Kementerian PKP.
Dari semua daerah otonomi baru, hanya Papua Pegunungan yang kantor pemerintahannya belum dikerjakan. Ini menjadi atensi besar pemerintah pusat, ujar Ribka Haluk.
Pembangunan KIPP diharapkan menjadi pusat administrasi dan pemerintahan yang modern, sekaligus mempermudah koordinasi birokrasi di wilayah Papua Pegunungan.
Eksekusi Pembangunan Setelah DAD
Setelah tahap DAD selesai dan disetujui, Presiden RI Prabowo Subianto akan menunjuk Kementerian PU untuk mengeksekusi pembangunan lapangan. Langkah ini memastikan proyek dapat dimulai tahun 2026.
Ribka Haluk menekankan pentingnya pengawasan agar pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis. Hal ini juga untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah efisien dan transparan.
Tahap eksekusi ini mencakup pembangunan kantor gubernur, DPR, dan MRP, serta infrastruktur pendukung agar KIPP Papua Pegunungan dapat berfungsi maksimal.
Peninjauan Lokasi Dan Dukungan OPD
Wamendagri melakukan peninjauan lokasi KIPP di Kebun Biologi LIPI Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini didampingi Pj Sekda Papua Pegunungan Wasuok D. Siep.
Selain itu hadir Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Papua Pegunungan, Tunggul Wijaya Panggabean, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda, Elai Giban, serta beberapa pimpinan OPD.
Peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan kesiapan lokasi, memverifikasi dokumen teknis, dan menilai tantangan geografis sehingga pembangunan dapat dilakukan lancar dan tepat waktu.
Manfaat Dan Dampak Pembangunan KIPP
Pembangunan KIPP Papua Pegunungan diharapkan menjadi pusat administrasi modern yang mendukung efisiensi birokrasi. Proyek ini juga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal.
Dengan keberadaan kantor gubernur, DPR, dan MRP yang terpusat, koordinasi antarinstansi pemerintah menjadi lebih efektif. Infrastruktur pendukung juga akan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat sekitar.
Wamendagri menegaskan bahwa pembangunan ini bukan hanya simbol administrasi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Papua Pegunungan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari liputan6.com