Empat bulan pasca bencana, penyintas Bener Meriah masih terlantar, Huntara tak kunjung datang, janji pemerintah dipertanyakan?
Empat bulan setelah bencana melanda Bener Meriah, warga masih hidup dalam ketidakpastian. Huntara yang dijanjikan tak kunjung tersalurkan, meninggalkan puluhan keluarga dalam kondisi darurat. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan serius: di mana tanggung jawab pemerintah dalam penanganan bencana? Simak fakta selengkapnya hanya di Kisah dan Perspektif Politik Indonesia.
Huntara Belum Tersalurkan Di Bener Meriah
Empat bulan setelah banjir dan longsor hebat melanda Kabupaten Bener Meriah, Aceh, puluhan keluarga penyintas masih belum menerima hunian sementara (huntara) yang dijanjikan pemerintah daerah dan pusat. Kondisi ini dikeluhkan warga yang terus tinggal di tenda-tenda darurat sejak bencana menyerang akhir November 2025. Sebanyak enam kepala keluarga menyatakan bantuan huntara belum mereka peroleh hingga kini, meskipun janji penyelesaian sudah berkaliākali disampaikan oleh pihak terkait.
Penyintas yang terdampak mengaku kecewa dengan lambatnya proses pembangunan dan penyaluran huntara. Mereka masih bergantung pada tenda darurat yang tidak memadai untuk tinggal jangka panjang, terutama di tengah cuaca tak menentu. Kebutuhan dasar seperti air bersih dan privasi keluarga sering kali tidak terpenuhi di lokasi pengungsian saat ini.
Beberapa warga menyampaikan bahwa komunikasi dengan pemerintah setempat minim, sehingga informasi terkait timeline pembangunan huntara tidak jelas. Menurut mereka, janji yang disampaikan sejak awal bencana kerap berubah dan tidak kunjung terealisasi di lapangan, menyisakan rasa frustrasi di kalangan penyintas.
Kondisi ini menjadi sorotan sejumlah masyarakat dan pengamat kebencanaan, karena huntara sejatinya merupakan bagian penting dari pemulihan pascabencana. Selain menjamin tempat tinggal yang layak, huntara juga mendukung proses adaptasi psikososial para korban yang kehilangan rumah dan harta benda akibat bencana.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
š„ Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
š² DOWNLOAD SEKARANG
Penyebab Keterlambatan Penyaluran Huntara
Keterlambatan penyaluran huntara di Bener Meriah dipengaruhi oleh sejumlah hambatan logistik dan administratif. Fase pendataan korban yang belum tuntas menjadi salah satu faktor utama. Belum semua data penyintas final sehingga proses perencanaan dan alokasi huntara tertunda.
Selain itu, kerusakan infrastruktur seperti jalan yang putus dan jembatan terendam membuat akses ke sejumlah desa terdampak menjadi sulit dilalui. Hambatan akses ini memperlambat distribusi material dan tenaga kerja untuk pembangunan huntara yang tersebar di wilayah dataran tinggi Gayo.
Permasalahan koordinasi antar lembaga juga dianggap menjadi penghambat. Idealnya, pembangunan huntara melibatkan berbagai pihak seperti BNPB, kementerian terkait, dan pemerintah daerah. Namun di lapangan, integrasi pelaksanaan tidak selalu berjalan mulus, sehingga target penyelesaian terpangkas.
Kendala ini diperparah oleh kebutuhan penyintas yang kian mendesak, sementara hunian sementara yang sudah dibangun di lokasi lain belum sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan maupun fasilitas dasar. Problem tersebut membuat sejumlah warga menunda pindah dari tenda darurat.
Baca Juga:Ā Bukan Sekadar Dingin! Ini Dugaan Alasan Cikeas Menjauh Dari Anies
Dampak Keterlambatan Terhadap Penyintas
Ketiadaan huntara berdampak signifikan pada kehidupan sehariāhari penyintas. Tinggal di tenda darurat dalam jangka waktu panjang meningkatkan risiko kesehatan akibat kurangnya ventilasi, sanitasi, dan perlindungan dari cuaca ekstrem. Kondisi ini membuat keluarga rentan, terutama anakāanak dan lansia.
Selain itu, ketidakpastian tempat tinggal membuat para penyintas sulit memulai kembali aktivitas produktif. Tanpa hunian yang stabil, banyak keluarga enggan untuk memulai usaha, sekolah, atau pekerjaan yang memerlukan rutinitas harian.
Dampak psikologis juga tak kalah penting. Lama tinggal di tenda tanpa privasi atau rasa aman membuat sejumlah penyintas mengalami stres berkepanjangan, yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Huntara idealnya membantu fase pemulihan dan normalisasi rutin setelah bencana.
Seluruh kondisi ini memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana di Bener Meriah masih jauh dari kata selesai, dan banyak kebutuhan dasar warga belum dipenuhi secara optimal empat bulan setelah peristiwa bencana.
Tanggapan Pemerintah Dan Pihak Terkait
Pemerintah daerah setempat menyatakan tengah berupaya mempercepat proses pembangunan huntara dan penyaluran bantuan lainnya. Mereka menyebutkan bahwa beberapa unit hunian sementara sudah dalam tahap konstruksi dan akan segera diserahkan kepada penyintas.
Koordinasi antara pemerintah daerah, BNPB, dan sektor terkait terus dilakukan untuk menyelesaikan kendala pendataan serta percepatan distribusi material. Target penyelesaian dianggap masih realistis asalkan kendala akses dan administrasi dapat ditangani lebih cepat.
Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran warga di lapangan. Banyak penyintas yang berharap pemerintah dapat memberikan tanggal pasti mengenai penyerahan huntara dan bantuan lain yang mereka butuhkan.
Pihak NGO dan relawan lokal juga mengingatkan pentingnya transparansi data dan komunikasi yang jelas kepada penyintas. Mereka menilai hal ini krusial untuk membangun kembali kepercayaan antara masyarakat dengan lembaga penanggung jawab pemulihan.
Harapan Penyintas Dan Kebutuhan Mendatang
Penyintas berharap pemerintah dapat mempercepat realisasi huntara dengan kualitas layak dan fasilitas dasar terpenuhi, seperti akses air bersih, sanitasi, dan perlindungan cuaca. Hal tersebut dianggap sebagai kebutuhan utama sebelum mereka dapat kembali produktif.
Selain itu, warga juga meminta adanya dukungan psikososial dan program pemberdayaan ekonomi pascabencana. Mereka berharap bantuan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mendukung pemulihan holistik keluarga yang terdampak.
Komunitas penyintas menilai fase rekonstruksi dan rehabilitasi harus didampingi dengan komunikasi terbuka. Penyampaian informasi rencana kerja dan jadwal pembangunan huntara dianggap penting untuk mengurangi kegelisahan masyarakat.
Ke depan, warga berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah lebih efektif, sehingga janji penanganan pascabencana dapat benarābenar dirasakan di lapangan, dan tidak hanya menjadi sekadar pernyataan semata.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari regional.kompas.com